Kerabat dan Kolegan Pejabat Dominasi Kelulusan CPNS Barito Utara
MUARATEWEH-Keraguan sejumlah peserta tes CPNS dilingkungan Pemkab Barito Utara (Barut), Kalteng, terhadap data hasil kelulusan terus mengemuka. Namun sayang tudingan telah terjadi manipulasi data hasil kelulusan hingga Selasa (1/12) pagi ini masih belum bisa dibuktikan lantaran situs BKN pusat sulit diakses.
“Kecurangan ini harus diungkapkan agar tak terjadi dikemudian hari. Sekarang langkah kita melakukan perbandingan data dikeluarkan BKN pusat dengan data yang diumumkan BKD Barito Utara kemaren. Tapi situs BKN masih belum bisa terakses,” ucap seorang peserta via ponsel, Selasa pagi.
Sebagaimana diketahui, pasca pengumuman hasil tes CPNS 2009 dilingkungan Pemkab Barut, Senin sore, kecurigaan terjadi kecurangan mengemuka. Dasar tudingan, beberapa peserta ternyata usai mengerjakan soal telah melakukan evaluasi hasil jawabannya dengan beberapa buku pelajaran.
Sementara itu, Selasa pagi, diperoleh informasi baru seputar data kelulusan dimana disebutkan jika kelulusan didominasi kerabat maupun mereka yang punya koneksi dengan sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Barut.
“Ada cucu pejabat, ada yang kerabatnya punya hububangan baik dengan beberapa pejabat, ada kerabat dekat anggota dewan. Ini menguatkan dugaan kami jika kelulusan tahun ini tidak murni berdasarkan hasil tes tertulis,” ucap seseorang yang mengontak langsung ponsel Suarapublic, Selasa pagi.
Terhadap kecurigaan mereka itu, sejumlah peserta berharap sekali bantuan petugas BKN pusat mamu membantu, setidaknya mau mencocokan data BKN pusat dengan data kelulusan yang diumumkan BKD Barut.
“Kami tidak rakus untuk menjadi PNS. Kami ikut serta disamping melihat peluang terbuka karena katanya seleksi dilakukan langsung BKN pusat, kami ingin mencoba peruntungan di jalur birokrat. Tapi ternyata mereka yang lulus kebanyakan hasil loby,” pungkas seorang perempuan via ponsel.
Masih terkait dengan tudingan terjadi kecurangan, diperoleh pula informasi beberapa mereka yang lulus karena mengetahui jalur loby menggunakan jasa uang. Namun kisaran angkanya tak jelas diketahui karena koneksi dengan sumber yang menelpon terganggu jaringan.
Berita Terkait.....
Editor by Mardedi
on 12/03/2009 12:40:00 PM. Melalui feed
FOKUS KALTENG
.
Anda dapat mengikuti respon untuk entri ini melalui RSS 2.0.
Jangan ragu untuk meninggalkan tanggapan.
Ini sangat memprihatinkan, BKN Pusat harus bertindak. Kalau tidak nanti dikira BKN yang ada maen dengan PEmkab, apa lagi beredar satu orang di isukan nebus Rp100 juta