Belasan Sungai di Kalimantan Tengah Kondisi Rusak Parah

(SUARAPUBLIC) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Ahmad Diran menyebutkan bahwa sedikitnya 11 sungai besar di Kalteng mengalami kerusakan amat parah. Kerusakan itu meliputi kerusakan betang sungai, pendangkalan sungai, pinggiran sungai yang gundul, dan air sungai yang sudah tercemar limbah berbahaya.

"Kerusakan ini terjadi akibat pengelolaan lingkungan hidup yang salah," kataAchmad Diran pada acara Seminar Lingkungan Lingkungan Lerstari Hutan Kalimantan yang diramu dalam Pertemuan Mapala Regional Kalimantan (PRMK) di aula rektorat Universitas Palangkaraya, kemarin.

Menurut Diran, pengelolaan yang salah itu di antaranya terhadap pengelolaan hutan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup di masa yang akan datang dan berkibat hutan gundul, meluasnya lahan kritis, menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan, langganan banjir, tanah longsor, ekosistem alam yang rusak, infrastruktur tertinggal, pendidikan tertinggal, kemiskinan, dan kekurangan gizi.

Selain itu, konversi hutan untuk perkebunan sawit dan pertambangan yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan hidup juga menjadi salah satu penyebab rusaknya daya tangkapan air sungai.

Diran menyebutkan, dari data Pemprov Kalteng hingga kini terdapat sebanyak 459 kuasa pertambangan (KP), 5 kontrak karya (KK), dan 15 PKP2B dengan total luas 3,3 juta hektar. Sementara bidang perkebunan terdapat 343 ijin usaha perkebunan (IUP) dengan luas 4,337 juta hektar dan bidang kehutanan meliputi IPK, HTI dan HPH/IUPHHK sebanyak 91 perusahaan dengan luas 4,894 juta hektar.

Berdasarkan data Badan Penglolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Kahayan dan BP DAS Barito, kawasan hutan telah mengalami deforestasi sehingga menimbulkan lahan kritis pada 2008 lalu seluas 9,595 juta hektar.

Kondisi itu merupakan tantangan bagi Bumi Tambun Bungai untuk memicu lahirnya berbagai kebijakan pemerintah untuk mengembangkan strategi pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon. Yakni untuk melakukan pemangkasan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan serta gambut, Pemprov Kalteng telah melaksanakan berbagai kebijakan rendah karbon, diantaranya, Green Government Policy (GGP), deklarasi bersama stop kebakaran, stop asap, stop bencana, dan sejumlah kebijakan lainnya.(*)


Berita lainya :
------------------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner


Fokus Kalteng :
------------------------------------------------------------------------------------------------



















------------------------------------------------------------------------------------------------