Benahi Pengadilan Pajak

(JAKARTA): Selain memberi sinyal terhadap pengungkapan kembali kasus besar terdahulu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pembenahan di pengadilan pajak. Presiden menilai pengadilan pajak sebagai lembaga yang tidak jelas dan diliputi misteri. Di lembaga itulah terjadi kesepakatan-kesepakatan ilegal di bidang perpajakan.

Pernyataan presiden itu diungkapkan Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto setelah bertemu SBY di Kantor Presiden kemarin. "Pengadilan pajak ini adalah suatu lembaga yang perlu dibenahi dalam waktu yang segera," kata Kuntoro.

Menurut dia, presiden mengatakan, akibat pengaturan dan kesepakatan ilegal di pengadilan pajak, anggaran negara dan kegiatan pembangunan terganggu. Sebab, penerimaan negara terbesar dari pajak.

Gayus yang telah dipecat dari Ditjen Pajak pernah ditempatkan di bagian Subdit Banding pada Direktorat Keberatan dan Banding. Di bagian itu Gayus mewakili pemerintah di pengadilan pajak.

Menurut Kuntoro, status pengadilan pajak saat ini memang tidak begitu jelas. Rekrutmen hakim serta administrasinya di bawah Kemenkeu, sedangkan pembinaan hakim tetap di bawah Mahkamah Agung (MA). Hakim pengadilan pajak kebanyakan berlatar belakang pensiunan pegawai Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai.

Kuntoro mengatakan, presiden merasa risau dengan berbagai masalah perpajakan sebelum kasus Gayus mencuat. "Akhirnya kasus GT (Gayus) muncul, terungkap, dan beliau meminta kasus ini dituntaskan dan semua yang terlibat bisa diungkapkan," ujarnya.

Dia menambahkan, presiden berpesan agar pengungkapan kasus pajak terlepas dari persoalan politik. "Tidak ada masalah politik di dalamnya. Ini betul-betul kejahatan perpajakan yang merusak rasa keadilan masyarakat pembayar pajak," kata mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias itu.

Kuntoro mengatakan, satgas tidak akan memperhatikan jika ada intervensi dalam pengungkapan kasus pajak. Berita lainnya LINTAS GLOBAL.......