SBY: Bongkar Mafia Pajak

(JAKARTA): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan aparat penegak hukum membongkar segala macam kejahatan di bidang perpajakan. Kejahatan tersebut telah merugikan negara sehingga pemerintah tidak akan menoleransi. “Saya minta bongkar, kejar supaya bersih betul, supaya rakyat tidak dirugikan,” kata SBY, dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (5/4).

Presiden mengatakan, memberantas mafia hukum, termasuk kejahatan pajak, harus dituntaskan. SBY telah mendapatkan laporan tentang mafia pajak dengan pengungkapan rekening pegawai pajak Gayus Tambunan. “Saya terus terang terusik dengan kejadian ini, meski yang dilaporkan kepada saya belum utuh. Tapi saatnya kita tata secara sangat serius. Kita bersihkan hal-hal yang sangat merintangi pembangunan kita ke depan,” ucapnya.

Dia mengategorikan setidaknya ada tiga jenis kejahatan pajak. Pertama, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. “Tidak bayar, atau ngemplang, atau membayar tidak sesuai dengan ketentuan. Tentu saja diberikan tindakan hukum karena negara dirugikan,” sebutnya.

Jenis kejahatan pajak kedua adalah korupsi aparat pajak. Hal tersebut juga tidak akan ditoleransi karena negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Sedangkan jenis kejahatan pajak ketiga adalah kongkalikong. “Kongkalikong, damai, damai yang jahat,” tegasnya.

SBY menyebut kasus yang melibatkan Gayus termasuk jenis kongkalikong. Dia menegaskan, kasus tersebut bukan kejahatan tunggal yang dilakukan aparat pajak. “Ternyata, pengadilan pajak sarat dengan praktik mafia. Ini juga yang harus kita berantas,” janjinya.

Presiden menambahkan, kasus pajak yang mencuat tidak boleh mengganggu penuntasan kasus besar lainnya, termasuk Bank Century. Ia telah mendapatkan laporan adanya kerugian akibat kejahatan pidana di Bank Century sejumlah Rp 1,8 triliun. “Sejumlah aksi pelanggaran hukum, tolong dituntaskan. Jangan sampai satu isu muncul yang lain dilupakan. Semua saya minta dituntaskan. Inilah keseriusan kita di dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi,” katanya.

Dia menekankan agar penegakan hukum tidak tenggelam oleh isu-isu lain. “Yang menetukan setting adalah penegak hukum, negara, bukan kelompok interest yang menentukan setting sendiri mana yang dianggap isu dan yang lain bukan isu. Semua yang merugikan negara, dalam arti melawan hukum, seperti yang saya contihkan tadi, harus diberikan sangsi yang tegas sesuai hukum berlaku,” pungkasnya. Berita lainnya LINTAS GLOBAL....