(SUARAPUBLIC.CO.CC) - Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) berdasarkan data statistic sepanjang 2009 mencapai 5,5 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional kalimantan.

Kepala Badan Pusat Statistik Kalteng Dantes Simbolon mengatakan, peningkatan didorong pesatnya pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank di wilayah Kalteng. Baca berita lengkapnya....

SUARAPUBLIC – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Anung Setiadi, kepada Pers mengatakan 30 ribu hingga 60 ribu hektare hutan di Kalimantan Tengah siap dipanen tahun ini. Pemanenan atau penebangan kayu itu untuk memenuhi jatah tebang tahunan yang ditargetkan memperoleh 1,8 juta meter kubik kayu.

Dikatakan jumlah luasan hutan yang ditebang itu didasarkan pada asumsi potensi kayu dalam satu hektare hutan di Kalteng rata-rata menghasilkan antara 30 hingga 60 meter kubik kayu berbagai jenis. Baca berita lengkapnya...

SUARAPUBLIC – Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Erwin Aksa kembali mempertanyakan kepastian penetapan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah.

Erwin mempertanyakan hal tersebut ketika membuka rapat kerja BPD HIPMI Kalteng, Sabtu (23/1) lalu. Dia mengatakan, salah satu hambatan masuknya investasi di Provinsi Kalimantan Tengah, karena belum adanya kejelasan soal rencana tata ruang Provinsi Kalteng atau RTRWP dari Pemerintah Pusat. Berita lengkapnya....

SUARAPUBLIC - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Hardy Rampay mengatakan 20.292 ruang kelas mulai dari SD, SMP dan SMA di Provinsi Kalteng mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 1.737 ruang kelas dalam kondisi rusak berat.


Hardy Rampai mengatakan kepada Pers di Palangka Raya Pemprov Kalteng terus berupaya melakukan perbaikan ruang kelas yang rusak melalui alokasi dana 20 persen dari APBD Provinsi. Di tergetkan akan selesai pada akhir tahun 2011 mendatang. Berita lengkapnya...

SUARAPUBLIC - Tujuh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dilaporkan telah melakukan pelanggaran berat hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 111,3 milyar dan uang asing mencapai US$ 453 ribu dollar.

Data tersebut hasil pemeriksaan manajemen hutan semester I-2009 wilayah Kalteng, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerugian sendiri berasal dari penyimpangan penyetoran dana reboisasi dan kewajiban iuran hasil hutan. Berita lengkapnya....