SUARAPUBLIC - Meski pesimis dengan hasil perhitungan cepat empat lembaga survey, namun kubu pasangan Pasangan Zairullah Ashar-Habib Aboe Bakar (ZA) justru menunjukan kekawatirannya terhadap kebenaran data lembaga itu. Padahal KPU belum melakukan perhitungan resmi, tapi kubu ZA sudah mulai mendesak agar dilakukan pemungutan suara ulang Pilkada Kalsel.
Ketua Tim Kampanye Daerah PasanganZairullah Ashar-Habib Aboe Bakar (ZA), Tasriq Usman, kemaren, mengatakan pihaknya bersama tim pemenangan calon lainnya menemukan banyak sekali indikasi kecurangan selama proses pemilu kada berlangsung pada Rabu (2/6), sehingga meminta pemungutan suara ulang.
"Kami telah sepakat meminta pemilu kada diulang. Sementara berbagai temuan kecurangan di lapangan telah kita laporkan ke bawaslu (badan pengawas pemilu)," tegasnya.
Senada diungkapkan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rosehan Noor Bachri-Syaiful Rasyid (Rossa), Nizam Razak. Menurutnya, bersama tim pemenangan lainnya Khairil Wahyuni-Alwi Sahlan (Kawal) dan Sjachranie Mataja-Farid Hasan Aman (Safa), telah sepakat mendesak dilakukannya pemilu kada ulang.
"Terjadi kecurangan secara sistematis untuk memenangkan incumbent, sehingga calon kami dirugikan," ungkapnya.
Meski beralasan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) ulang, karena ditemukan banyak kecurangan, tapi tetap saja terkesan kubu ZA tak begitu menerima bila kalah dalam Pilkada Kalsel tahun ini.
SUARAPUBLIC - Meski perhitungan suara resmi KPU Kalsel belum dilakukan, namun pasangan duo Rudy dapat dipastikan menjadi pemenang Pilkada Kalsel 2010 ini. Enam lembaga terpercaya, menempatkan pasangan H Rudy Ariffin-H Rudy Resnawan sebagai kandidat terbanyak perolehan suara.
Lembaga tersebut di antaranya Lingkran Survei Indonesia (LSI), Jaringan Isu Publik (JIP), Jaringan Suara Indonesia (JSI), Institute for Regional Development and Politic Studies (IRDePoS) Kalimantan Selatan atau Lembaga Kajian Publik dan Pembangunan Daerah (LKPPD) Kalimantan Selatan kerjasama Radar Banjarmasin dan Duta TV, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Selatan, terakhir Metro TV.
Rudy Ariffin sendiri sejak diumumkan oleh enam lembaga itu sebagai kandidat terbanyak dapat dukungan masyarakat Kalsel, langsung kebanjiran tamu dan SMS ucapan selamat dari rekan, keluarga dan pendukungnya.
Menurutnya, sejak diumumkan memperoleh suara tertinggi, ada ribuan SMS ucapan selamat masuk ke ponselnya tiap harinya. Sehingga calon pemenang Pilkada Kalsel itu pun terpaksa harus mematikan sementara Ponselnya.
“Dibuka (handphone), bisa ribuan ucapan selamat (SMS) yang masuk. Jujur sekarang saya sedikit lega. Rasanya sekarang lebih rileks dari sebelumnya yang seakan membebani,” ungkap Rudy.
Rudy mengakui tak ada rencana atau program 100 hari kerja bila nanti dia benar-benar terpilih. Dia hanya melanjutkan program terdahulu yang dianggapnya masih menjadi pekerjaan rumah (PR).
"Tapi semua saya anggap PR, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian. Juga memperhatikan bidang pertambangan,” timpalnya.
Gubernur Kalsel incumben itu mengatakan, dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga pasca pemungutan suara hingga, Sabtu(5/6/2010). "Lebih lama menyisihkan waktu untuk istirahat dulu," imbuhnya.
Terpisah, HM Zairullah Azhar menepis kabar miring yang menyebutkan dia “bertingkah aneh,” semisal marah-marah atau jatuh sakit seusai terbitnya rilis quick count Pemilukada Kalsel 2010.
“Buktinya, saya tidak apa-apa, dan sehat-sehat saja,” ujar Zairullah, sambil tertawa lepas. Diutarakan Bupati Tanah Bumbu itu, terkait pengumuman hasil quick count, tidak membuat dia menjadi pesimis.
“Laporan beberapa tim kampanye, pergerakan kumulatif terus mengalami kenaikan untuk ZA, beriringan susul menyusul dengan Dua Rudy,” katanya.
HM Zairullah Azhar belakangan mengisi kesibukan dengan berolahraga karate di pagi hari dan kumpul-kumpul bersama keluarga, kegiatan-kegiatan religi seperti tausiyah dan zikir, terus rapat konsolidasi tim kampanye ZA.
SUARAPUBLIC – Pribahasa uang adalah segala-galanya tak berlaku pada Pilkada Kalimantan Selatan tahun ini. Terbukti, pasangan Zairullah Azhar dan Habib Abu Bakar Alhabsy yang dilaporkan sebagai kandidat terkaya justru kalah perolehan suara dengan Dua Rudy, yang sedikit dana kampanyenya.
"Banyak uang, belum tentu bisa menang pemilihan. Banyak uang bukan berarti kandidat tersebut harus menang Pilkada," kata Direktur Lingkran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A usai melakukan perhitungan suara cepat, kemaren.
Denny mencontohkan pasangan ZA yang sejak awal masa sosialisasi gencar melakukan serangan udara lewat media nasional, pada faktanya terpuruk pada proses penghitungan suara.
“Ada dua hal pelajaran berharga sekaligus pesan moral Pemilukada. Pertama ilmu social saat ini sudah jauh lebih maju, dan kedua kandidat dengan banyak uang belum tentu menang,” katanya kepada wartawan.
Menurut Denny, dalam konteks kemajuan ilmu social, dua minggu sebelum pemungutan suara digelar, LSI telah mengeluarkan prediksi bahwa Dua Rudy akan menang satu putaran dengan perolehan suara diatas 40 persen.
“Dan sekarang terbukti, ini artinya ilmu sosial di Indonesia sudah maju sekali dan sudah bisa memprediksi apa yang belum terjadi,” sebutnya.
Lebih penting adalah pesan moral yang jauh lebih berharga pada Pemilukada Kalsel kali ini menunjukan bahwasanya kandidat yang memiliki modal besar atau memiliki uang banyak belum tentu memenangkan Pemilukada.
Pasangan Zairullah Azhar dan Habib Abu Bakar Alhabsy, kata Denny, merupakan kandidat terkaya dari kandidat lainnya. Kandidat yang dibakcup oleh Fox Indonesia ini juga telah mengeluarkan biaya yang tak sedikit hanya untuk sosialisasi lewat media elektronik skala nasional.
“Lihat saja Dua Rudy, dana kampanyenya sedikit bukan berarti kalah dalam Pemilukada. Uang banyak tak tentu menang,” ulangnya.
Menyinggung hasil perolehan suara Pemilukada Kalsel 2010 dengan perhitungan cepat dilakukan LSI, Denny menyebutkan bila Dua Rudy (H Rudy Ariffin-H Rudy Resnawan) berhasil memperoleh suara terbanyak dan mengungguli kandidat lainnya, termasuk rifal terberatnya pasangan Zairullah Azhar dan Habib Abu Bakar Alhabsy.
Sementara sejumlah lembaga yang mengadakan quick count atau penghitungan cepat terhadap Pemilukada Kalsel 2010, sementara ini juga menampilkan H Rudy Ariffin-H Rudy Resnawan (Dua Rudy), sebagai kandidat yang mengungguli perolehan suara empat pasangan lainnya.
Lembaga tersebut di antaranya Jaringan Isu Publik (JIP), Jaringan Suara Indonesia (JSI), Institute for Regional Development and Politic Studies (IRDePoS) Kalimantan Selatan atau Lembaga Kajian Publik dan Pembangunan Daerah (LKPPD) Kalimantan Selatan kerjasama Radar Banjarmasin dan Duta TV, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Selatan, terakhir Metro TV.
SUARAPUBLIC - Sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Jamaah Muslim Kalbar dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar aksi damai memprotes penyerangan Israel terhadap relawan kamanusiaan dari berbagai negara yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
Penyerangan tersebut terjadi Senin (31/5), terhadap kapal sipil yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan. Sebanyak 600 relawan dari 50 negara sekitar 16 relawan tewas dan 30 orang luka-luka. Aksi tersebut dilakukan di Bundaran Untan selama satu jam, dari pukul 8.30-09.30.
Dari aksi tersebut, beberapa pernyataan sikap yang diserukan oleh Hizbullah. Pertama mengecam keras penyerangan brutal Israel terhadap relawan yang tidak bersenjata, relawan tersebut bermaksud menyalurkan bantuan kemanuasiaan.
Kedua mendesak kepada pimpinan negara dunia untuk mengutuk dengan keras zionis Israel segera menghentikan penyerangan terhadap relawan.
Begitu pula yang dikatakan KAMMI dari pernyataan sikapnya yang diwakili oleh Imam Bukhori, koordinator aksi mengatakan keberingasan militer Israel terhadap negara Palestina tidak hanya ditunjukkan dengan memporakporandakan pemukiman, pembantaian warga sipil dan anak-anak, pelecehan wanita serta mengisolir jalur Gaza, namun saat ini semakin tidak berprikemanusiaan.
“Kepada seluruh masyarakt dunia, KAMMI menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat yang harus diberikan hukuman yang setimpal. Ini bukan hanya masalah umat Islam, namun juga persoalan masyarakat sebuah negara,” tegas Imam.
Beberapa pernyataan sikap oleh KAMMI, meminta masyarakat internasional mengecam dengan keras aksi brutal militer Israel terhadap aktivis kemanusiaan tersebut.
Kedua meminta pemerintah Indonesia agar mendesak dewan keamanan PBB memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap Israel. Ketiga, meminta pemerintah Indonesia memutuskan hubungan bilateral dengan Israel sesegera mungkin.
SUARAPUBLIC - Surat izin presiden untuk keperluan pemeriksaan Bupati Nunukan dan Bupati Bulungan yang diajukan pihak Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim), tekesan ngendap di pusat. Surat itu diajukan beberapa tahun silam, namun hingga kini belum juga dikembalikan ke pihak Kajari Nunukan.
Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Azwar, membenarkan pihaknya sudah melayangkan izin pemeriksaan terhadap Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad dan Bupati Bulungan Budiman Arifin. Rencana pemeriksaan kedua pejabat tersebut, bebernya, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah.
"Izin belum turun tapi permohonan sudah disampaikan kepada Presiden. Aturannya, bila sudah lebih dari tengat waktu, kita boleh memeriksa bupati, meski tanpa dasar surat izin presiden. Asalnya memang sudah ada pengajuan permohonan izin kepada presiden," kata Azwar, dikutif TibunKaltim, Rabu(2/6/10).
Ditegaskan Azwar bila surat izin itu sudah ditandatangani Jaksa Agung 2008 lalu. Setelah itu langsung diajukan ke presiden."Suarat permohonan izin pemeriksaan Bupati Nunukan dan Bupati Bulungan disampaikan dalam satu surat. Kodenya rahasia. Adak ok arsipnya, saya sudah lihat, Kajagung sudah tandatangan," katanya.
Selain itu, Azwar mengaku sudah bertemu dengan Direktur Penyidikan Kejagung untuk mempertanyakan tindak lanjut surat tersebut. "Sama Direktur Penyidikan saya sudah diperlihatkan arsipnya. Jadi suratnya benar-benar sudah masuk ke Presiden,” timpalnya.
Salah satu poin dalam surat, Kejagung meminta izin untuk memeriksa kedua Bupati itu langsung dalam kapasitasnya sebagai saksi/tersangka. Artinya, pemeriksaan awal hanya sebagai saksi tidak lantas menjadi tersangka.
Bila nanti dalam pengembangan kasus dan pemeriksaan saksi dan pihak terkait cukup bukti menetapkan keduanya menjadi tersangka, pihaknya Kajari tak perlu lagi mengajukan izin untuk pemeriksaan lebih lanjut, dalam kaitan status tersangka kedua kedua pejabat itu.
"Ini jangan sampai disalah artikan. Itu format permohonan sudah baku dimana obyek atau pejabat bersangkutan diberi label saksi garing tersangka," katanya.
Diakui Azwar bila Bupati Nunukan Hafid Achmad tidak secara aktif terlibat langsung dalam proyek pengadaan tanah tersebut. Saat ini penyidik Kajari Nunukan sedang mendalami pengusutan terkait keterlibatan Bupati Bulungan Budiman.
Setidaknya sejauhmana petunjuk Budiaman dalam proses pengadaan. "Apakah ada indikasi penyimpangan, nanti kita analisa lagi," timpalnya.
Keterlibatan dua bupati di Kaltim tersebut, pertama Abdul Hafid Ahmad ketika itu menjabat sebagai ketua tim 9 pengadaan tanah sedangkan Budiman Arifin saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan.
Berdasarkan etimasi pihak Kajari Nunukan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Jalan Ujung Dewa Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan itu didapati potensi kerugian negara mencapai kurang lebih Rp 7 miliar.
Kasus tersebut terjadi sejak Agustus 2004, berawal dari proyek pengadaan tanah seluas 62 hektare untuk pembangunan gedung perkantoran dilingkup Pemkab Nunukan.
Kaitan dengan kasus itu, pihak Pengadilan Negeri Nunukan telah memvonis bersalah Mantan Kepala BPN Nunukan Darmin Djemadil, dengan hukuman selama dua tahun dan enam bulan penjara.
Selain hukuman, Darmin juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta atau subsider hukuman selama satu bulan kurungan.
Pihak lain terlibat dan juga telah divonis bersalah oleh pengadilan setempat di antaranya mantan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Nunukan Selatan Arifuddin dengan hukuman dua tahun penjara dan denda 50 juta subsider kurangan satu bulan kurungan.
Adapun mantan bendahara proyek dari kantor Setkab Nunukan, Simon Silli, divonis bersalah dengan kurungan juga dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider satu bulan kurungan.
SUARAPUBLIC - Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim mulai mengusut kejanggalan pelaksanaan proyek pengembangan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) senilai Rp 4 miliar. Proyek bantuan dana untuk Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu itu diduga piktif.
Asisten Intelijen Kejati Kaltim, Amsir Huduri, mengatakan, pengusutan masih dalam tahap penyelidikan. Namun sejumlah pejabat di instansi terkait proyek itu sudah mulai diperiksa.
"Nilai proyek sekitar Rp 4 miliar. Kami mensinyalir dana diselewengkan atau proyek tak benar dikerjakan sesuai usulan program tersebut," ungkap Amir, dikutif Tribunnews, Rabu (2/6/2010).
Menurut Amsir, dana proyek itu bersumber dari APBD Kukar 2008-2009 yang dialokasikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kukar. "Kami mendapat laporan tak ada kegiatan terkait proyek itu," beber Amsir.
SUARAPUBLIC - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak berang terhadap mencuatnya data jumlah penerbitan izin Kuasa Pertambangan (KP) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang disebutkan kini sudah mencapai 744 KP. Data itu dibeberkan LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Karenanya Awang Faroek menantang agar Jatam membeberkan data itu dihadapannya.
"Bilang sama Jatam, saya tunggu mereka di kantor saya, bawa data-data tambang itu dan beberkan atau presentasikan secara jelas. Supaya hal tersebut tidak hanya berdasarkan katanya dan katanya saja, tapi dapat dipertanggungjawabkan," kata Awang, dikutif Tribun Kaltim, Rabu (2/6/2010).
Awang mengatakan, bila diperlukan dia siap menghadirkan instansi terkait dan mengundang unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (dulu Muspida). "Semua saya akan hadirkan, tapi itu tadi harus Jatam-nya yang membeberkannya, jangan hanya terungkapnya melalui media saja," tegasnya.
Disisi lain, Awang mengakui jumlah KP di Kukar saat ini sangat banyak dan harus dilakukan evaluasi perizinannya lebih lanjut. Namun evaluasi tidak lantas langsung memvonis bahwa semua KP atau tambang batu bara itu merusak lingkungan, karena tetap ada sebagian diantaranya yang menambang dengan baik atau mengikuti prosedur aturan yang berlaku.
Intinya, sebut Awang, kalau Jatam memiliki bukti konkret bahwa ada KP yang merusak dan membahayakan lingkungan, dia minta agar Jatam membeberkan dihadapannya. Bila data-data temuan Jatam terbukti, Awang menjamin akan memberikan tindakan tegas terhadap perusahaan tersebut.
"Tidak hanya di Kukar saja, tapi disemua daerah. Karena Gubernur memiliki kewenangan untuk meminta kepada inspektor tambang untuk menutup KP tersebut, jika terbukti demi hukum merusak saja kerjaannya," ungkapnya.
Menurut Awang, dirinya sangat komitmen terhadap persoalan lingkungan. Terlebih Pemprov saat ini memprogramkan Green Kaltim (Kaltim Hijau), yang sudah sangat jelas menggambarkan pemeliharaan lingkungan.
"Sekali lagi saya katakan jangan hanya katanya dan katanya. Disini temui saya dan beberkan data dan temuannya diahadapan saya, berikut tunjukan bukti-buktinya dan fakta di lapangan. Saya tunggu," tantangnya.
SUARAPUBLIC - Duo Rudy (Rudy Arifin dan Rudy Resnawan) bakal berpesta pada Pilkada Kalsel 2010 ini. Berdasarkan hasil penghitungan cepat (quick count), pasangan calon Gubernur Kalsel itu berhasil unggul perolehan suara sekitar 47 persen.
Panitia Pengawas Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan, mengatakan, materi suara terkumpul mencapai 90 persen. Hasilnya, sebutnya, pasangan calon nomor 3 meimpin perolehan suara. "Dilihat hasil quick count yang unggul pasangan nomor 3," katanya, dikutif Republika, Rabu (02/06).
Di urutan kedua ada pasangan Zairullah Azhar dan Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Lalu menyusul dibelakang mereka pasangan Rosehan dan Saiful Rasyid serta pasangan Sjachrani Mataja dan Gusti Farid Hasan Aman. Pada posisi paling terakhir adalah pasangan Khairil Wahyuni dan Alwi Sahlan.
Sebagaimana diketahui, kemarin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksankan pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Sebanyak 13 kabupaten dan kota melakukan pemungutan suara serentak. Sedangkan pemilih berjumlah sekitar 2,6 juta orang.
Pada pemilukada Kalsel 2010 ini, ada lima pasang calon bersaing. Di antaranya Khairil Wahyuni dan Alwi Sahlan (perseorangan), Sjachrani Mataja dan Gusti Farid Hasan Aman (Partai Amanat Nasional dan Partai Bintang Reformasi), Rudy Ariffin dan Rudy Resnawan (Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Gerakan Indonesia Raya).
Kemudian M Rosehan dan Saiful Rasyid (PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang, Partai Matahari Bangsa, Partai Republik Nusantara, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Persatuan Daerah), M Zairullah Azhar dan Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, dan Partai Barisan Nasional)
(SUARAPUBLIC) - Laporan hasil analisa Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) yang kini beredar bebas dapat perhatian khusus dari Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri. Laporan itu terkait rekening Rp95 miliar yang diduga milik salah seorang jenderal polisi.
Kapolri sudah meminta Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Markas Besar Polri mengusut asal usul beredarnya laporan hasil analisa yang dikeluarkan PPATK tersebut. Laporan tersebut merupakan dokumen yang sangat rahasia sehingga tidak diperbolehkan semua pihak mendapatkan dokumen tersebut.
"Laporan hasil analisa itu kepentingannya sangat rahasia dan tidak boleh keluar, jadi yang sekarang keluar itu saya minta kepala badan reserse dan kriminal untuk menelusuri dari mana laporan berasal. Betul atau tidak berisi Rp 95 miliar itu," kata Kapolri di Samarinda, kemarin.
Menurut Kapolri, sampai saat ini, polisi belum menerima laporan dari Satgas Mafia Hukum menyangkut adanya tudingan salah seorang jendral memiliki rekening senilai Rp95 milyar.
Sebagai negara hukum, diakui Bambang pihaknya masih menunggu laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan.
"Negara kita ini kan negara hukum, informasi pasti disampaikan setelah itu kami lidik, benar ndak informasi itu, tidak serta merta informasi itu menjadi sesuatu akhirnya seseorang diposisikan sebagai apa pun," tegasnya.
(SUARAPUBLIC) - Greenpeace meluncurkan bukti baru pengrusakan hutan alam Indonesia, melalui ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan PT Sinar Mas. Perusahaan besar ini dinilai telah melanggar janji untuk tidak menghancurkan hutan yang kaya dengan karbon dan satwa liar.
"Aksi peluncuran bukti baru tersebut dilakukan di Singapura, saat digelar rapat umum pemegang saham (RUPS) Golden Agri Resources (GAR), salah satu perusahaan Sinar Mas," kata Bustar Maitar, Kepala Tim Pengampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, kemarin.
Bustar menjelaskan, Sinar Mas terus melanggar komitmen mereka yang sebelumnya telah berjanji untuk menghentikan kerusakan hutan. Padahal perusakan hutan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi faktor pemicu perubahan iklim dan mendesak orang utan ke arah kepunahan," katanya.
Bukti-bukti yang diajukan diharapkan dapat memperlihatkan bahwa Sinar Mas terus berbohong kepada para pemegang saham dan konsumen mengenai standar lingkungan mereka.
"Apa pun janji baru yang mereka lontarkan hari ini, sangat jelas bahwa perusahaan itu berniat untuk terus merusak hutan dan habitat orang utan. Kami akan terus mendesak konsumen Sinar Mas untuk menghentikan bisnis sampai mereka berhenti merusak hutan," tegasnya.
Pernyataan kebijakan yang dikeluarkan Sinar Mas awal Februari dan Laporan Tahunan 2009 GAR menyebutkan, bahwa mereka berkomitmen mematuhi aturan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan berhenti melakukan pembukaan lahan di area bernilai konservasi tinggi, hutan alam, dan lahan gambut.
Tapi selama dua pekan, Greenpeace meluncurkan bukti bagaimana anak perusahaan Sinar Mas, PT ALM sedang menghancurkan hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat. Ini hanya pucuk dari gunung es karena beberapa hari kemudian kita menangkap basah anak perusahaan Sinar Mas, PT BAT melakukan penghancuran hutan yang berbatasan dengan habitat orang utan di Kalimantan Tengah.
Bustar menambahkan, Greenpeace tidak anti perkebunan kelapa sawit. Kampanye mereka adalah untuk menghentikan perusahaan seperti Sinar Mas menghancurkan hutan alam yang masih tersisa. Pemerintah Indonesia diminta melakukan langkah tegas terhadap perusahaan semacam itu, guna melindungi hutan alam dan lahan gambut Indonesia.
Pihak Greenpeace juga menyatakan, bahwa perusahaan multinasional Inggris-Belanda, yakni Unilever dan perusahaan Swiss, Nestle, telah mencabut Sinar Mas dari daftar pemasok minyak sawit sebagai respon terhadap protes tersebut.(*)
Berita lainya : ------------------------------------------------------------------------------------------------
(PONTIANAK) - Akhirnya bentrok antar warga dua desa di Ambawang Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, berhasil juga didamaikan. Ini setelah tokoh dari dua kelompok yang bertikai memperebutkan tapal batas tersebut mengadakan pertemuan.
Sekadar diketahui, bentrokan bermula ketika 200an warga Desa Ambawang yang bersenjata tajam mendatangi 25 orang warga Desa Olak-olak Kubu di PT Sintang Raya. Saat itu 25 warga tersebut sedang berada di PT Sintang Raya untuk meminta penjelasan terkait beroperasinya perusahaan sawit tersebut di lahan yang masih disengketakan dua desa.
Warga Olak Olak mendesak agar PT Sintang Raya menghentikan pemasangan patok di desa Ambawang yang diklaim sebagai lahan mereka. Sedangkan warga Ambawang juga mengklaim bahwa lahan tersebut miliknya, sehingga terjadi klaim dua kelompok warga dari desa yang berbeda.
Ketika warga Olak olak sedang istirahat di warung, tiba-tiba ratusan warga Ambawang menghampirinya. Kelompok massa ini mencoba menyerang, namun berhasil dicegah sejumlah polisi di sana.
Sekitar 15 menit, 25 warga Olak-olak dikepung. Jumlah polisi yang hanya dua orang tidak mampu mengatasi ulah warga. Warga Olak-olak yang sedang istirahat di warung dilempari.
"Melihat kondisi semakin memanas, kami memilih meminta ampun pada massa yang mulai marah. Kami tidak ingin rumah warga yang kami singgahi rusak," kata Sekretaris LPMP Olak olak, Sumeno, kepada wartawan, Minggu (25/4) malam.
Melihat kondisi itu, Sumeno dan teman-temannya mohon pamit untuk pulang. Saat melewati gertak yang dijaga polisi, sebagian warga kocar-kacir setelah dipukuli menggunakan kayu. Mereka terjun ke parit yang mengelilingi warung tempat mereka istirahat.
Selama di dalam parit, mereka dijaga oleh ratusan warga yang memegang kayu. Setelah sekitar 30 menit dibiarkan berendam, akhirnya warga Olak-olak dipersilahkan pulang.
Sumeno menuturkan, akibat peristiwa itu, sejumlah warga menderita luka lebam. Sumeno sendiri juga menderita luka pukul hingga berdarah di kedua tangannya.
"Peristiwa ini sudah yang kedua kalinya. Bulan puasa tahun lalu juga sempat hampir terjadi hal seperti ini dan untungnya hanya tengkar mulut," katanya.
Usai massa membubarkan diri, puluhan anggota polisi setempat baru tiba di lokasi kejadian.
Kini kondisi kedua desa sudah kondusif. Warga beraktivitas seperti biasa. Kedua belah pihak dikabarkan telah melakukan kesepakatan damai, diwakili tokoh masyarakat masing-masing.
Berita lainya : ------------------------------------------------------------------------------------------------
SUARAPUBLIC - Empat oknum polisi yang dilaporkan melakukan tindakan tercela merampas uang dan emas, kini bisa bernapas lega. Korban, Alam Tuerah warga Jl Abdul Wahab Syahrani, RT 05 Batu Ampar Balikpapan Utara, mencabut laporan di kepolisian.
Alam pun membuka diri agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Korban perampasan sudah menemui beberapa pihak untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan.
Pelaku pun sudah mengembalikan kerugian yang dialami korban. Hal ini dibenarkan kuasa hukum Alam Tuerah, Yohanes Maroko, tadi malam. “Kasus tersebut sudah diselesaikan secara damai. Korban sudah mencabut laporan, dan kerugian korban sudah diganti,” tegas Yohanes.
Kuasa hukum selalu menjalin komunikasi aktif dengan pihak Polresta, seperti Kasat Reskrim AKP Andrias Susanto, termasuk dengan Kasat Samapta hingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Mediasi dilakukan oleh Kasat Reskrim juga Samapta. Tapi proses hukum tetap berlanjut untuk kode etik dan profesi.
Sekadar mengingatkan, emas sekira 109 gram dan uang ratusan ribu milik Alam diambil paksa oleh oknum polisi yang berdalih melakukan razia miras. Korban perampasan, Alam, melapor ke Mapolresta pada 15 Februari lalu sekira pukul 23.55 Wita. Tak hanya emas, pelaku juga sempat minta uang kepada korban. Karena takut, korban pun memberikan uang kepada oknum polisi tersebut.(*)
Berita lainya : ------------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to RSS headline updates from: Powered by FeedBurner
SUARAPUBLIC - Dua brangkas milik DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang berisi uang ratusan juta rupiah dibobol maling, Senin (19/4), dinihari. Brangkas itu berada di ruang bagian keuangan dan di ruang Komisi III Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.
Kejadian tersebut diketahui saat para staf pada Senin pagi saat mereka mulai berdatangan untuk memulai aktivitas kerja. Sekretaris Dewan DPRD Kota Balikpapan Mukandar mengatakan, kejadian tersebut terjadi saat para petugas keamanan tidur lelap. Meski begitu, maling yang berusaha membobol brankas tersebut sempat menguras uang di dalamnya. Maling sudah mencongkel bagian luar brangkas, tapi tidak berhasil membukanya.
Mukandar mengatakan, nya, pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk menyelediki pelakunya. "Kami sudah melaporkan ke Polresta Balikpapan, karena kami tidak menginginkan ini kembali terjadi," ujarnya.
Brankas tempat menyimpan uang di Sekretariat DPRD Balikpapan dibobol maling, Senin (19/4). Untungnya uang tunai puluhan juta rupiah yang tersimpan belum sempat dibaaw si pencuri.
Dana tersebut merupakan uang untuk dibagikan kepada para anggota dewan sebagai dana reses. "Brankasnya dibobol mungkin tahu ada dana reses dewan hari ini. Pagi ini akan dilaporkan kepada polisi," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid, kemarin.(*)
Berita lainya : ------------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to RSS headline updates from: Powered by FeedBurner
SUARAPUBLIC – Tak ada ampun bagi pejabat korupsi! Kasubsi Pengelolaan Rutan Sempaja Kelas IIA, Desman Situngkir menegaskan, tidak ada perlakuan khusus terhadap 7 orang pejabat pemkot yang ditahan di Rutan Sempaja. Mereka diberlakuan sama dengan para tahanan lain.
"Kami menempatkan mereka bersama para tahanan lainnya di sel Yupiter 5, 6, 8 dan 11, dengan kapasitas 4-5 orang penghuni," jabar Desman, Senin (19/4). Perlakuan khusus ini sangat tidak mungkin mengingat kapasitas rutan ini sendiri sudah over kapasitas. Saat ini, jumlah tahanan yang mendiami rutan mencapai 880 orang.
Ditanya apakah ada lobi dari pejabat pemkot agar memberlakukan 7 orang tananan pemkot secara khusus, Desman menegaskan tidak ada. "Wartawan boleh mengecek langsung sel mereka (7 tahanan pejabat pemkot). Mereka tidak ada perlakuan khusus," tegas Desman.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) kota Samarinda Fadly Illa berkesempatan menjenguk 7 orang pejabat pemkot yang ditahan di Rutan Sempaja karena kasus dugaan mark up pengadaan lahan gardu induk PLN senilai Rp 4,8 miliar, kemarin sore.
Fadly baru bisa menjenguk tadi sore sejak penahanan 7 orang pejabat pemkot pada Jumat (16/4). "Kedatangan saya kali ini hanya memberikan semangat kepada mereka. Biar mereka tabah menghadapi cobaan ini," kata Fadly usai menjenguk para tahanan tersebut.
Namun, Fadly menolak berkomentar lebih lanjut soal kronologi kasus pengadaan lahan gardu induk PLN itu. "Waktu itu, saya masih menjabat asisten III, sedangkan sekdanya almarhum Pak Saili," ucapnya. Ia juga enggan berkomentar apakah kasus ini nantinya akan menyeret pejabat pemkot yang lebih tinggi.
Sementara itu, tujuh orang pejabat pemkot yang ditahan di Rutam Sempaja, yakni Hamka Halek, Staf Ahli Pemkot Samarinda; Supriyadi Semta, Kepala Dinas Perhubungan Samarinda; I Made Mandika, Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda; Yosep Barus, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota; Syaifullah, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Abdullah, Kepala Bagian Perlengkapan (Kepala Badan Perizinan Terpadu Samarinda) dan Awal Hatmadi Lurah Pulau Atas (kini Lurah Sungai Kapih).
Berita lainya : ------------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to RSS headline updates from: Powered by FeedBurner
SUARAPUBLIC - Ada informasi yang mengejutkan yang diperoleh wartawan di Banjarmasin. Secara khusus dari Sekretaris Satgas Antimafia Hukum, Denny Indrayana. Ternyata saat ini, satgas bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut memantau seorang Kapolres di Kalimantan Selatan.
Mengapa dipantau? Kapolres itu diduga melakukan tindakan menyimpang bahkan ada kemungkinan terlibat permainan mafia hukum. Satgas melihat ada "keanehan" dalam hidup Kapolres yang dimaksud. "Salah seorang Kapolres di Kalsel akan kita analisis gaya hidupnya. Berapa mobilnya, kekayaannya, cocok tidak dengan gajinya. Kalau sampai seorang kapolres sampai memiliki banyak mobil mewah, perlu dipertanyakan," kata Denny kemarin.
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menegaskan, analisis itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan orang. Namun, didasari tekad untuk memberantas praktik korupsi yang sudah menggurita, Denny optimistis bisa membongkar penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Kapolres tersebut.
"Lihat rumah, gaya hidup, dan gajinya berapa. Mana ada orang korupsi tidak beli rumah, tidak beli mobil. Cocokkan dengan pendapatannya. Merasa tidak cocok? ayo dibuktikan. Jika tidak bisa membuktikan, maka silakan siap-siap masuk penjara. Jadi jangan macam-macam," tegasnya.
Kepala Bidang Humas Polda Kalsel AKBD Edi Ciptianto saat dihubungi t menyatakan siap mendukung tugas Satgas. Hal itu bisa dilakukan ketika ada transparansi dari semua pihak. Bagi satgas yang akan melakukan investigasi di wilayah hukum Polda Kalsel, tentunya bisa juga berkoordinasi dengan kapolda.(*)
Berita lainya : ------------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to RSS headline updates from: Powered by FeedBurner
SUARAPUBLIC - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Selatan (Kalsel), Brigjen Untung Rajab berjanji membongkar dan menindak praktik mafia pertambangan di wilayahnya.
Kapolda berharap Satgas Mafia Hukum dapat memberikan bukti-bukti dugaan oknum aparat yang terlibat dalam praktik tersebut. Kapolda mengatakan itui seusai memberikan kuliah umum tentang hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (19/4). "Asalkan ada bukti, oknum yang terlibat praktek mafia tambang ini akan kita tindak," tegasnya.
Untung juga berharap satgas mafia hukum dapat bekerja sama dan memberikan data-data lengkap terkait temuan praktik mafia tambang tersebut. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Satgas Mafia Hukum Denny Indrayana mengungkapkan tentang adanya dugaan praktik mafia tambang di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Berdasarkan hasil investigasi tim satgas, praktik mafia tambang dan hutan di Kalimantan, termasuk Kalsel, cukup marak. Hal itu terlihat dari kondisi kerusakan lingkungan akibat maraknya penebangan dan pertambangan liar di wilayah tersebut.
Menurut Deny, sumber daya alam yang luar biasa dalam beberapa dekade dieksploitasi tetapi tidak memberikan kesejehtaraan bagi masyarakat dan daerah, melainkan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Salah satu contoh adanya mafia tambang adalah terjadinya krisis listrik.(*)
Berita lainya : ------------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to RSS headline updates from: Powered by FeedBurner
SUARAPUBLIC - Sebanyak 130 orang petugas kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (19/4), berunjuk rasa memrotes rendahnya upah mereka yang hanya Rp420 ribu per bulan. Upah ini jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP).
Aksi menuntut kenaikan upahi tersebut dilakukan para pekerja dengan melakukan long march dari RSUD Ulin di Jalan A Yani Km 2 menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jalan A Yani Km 6 Banjarmasin.
Para pekerja bagian cleaning service tersebut mendesak pihak rumah sakit menaikkan upah mereka, karena yang mereka terima saat ini jauh dari ketentuan UMP sebesar Rp1.024.500 per bulan. “Kami sellau dijadikan korban dengan upah rendah,” kata seorang karyawan bagian kebersihan, kemarin.
Upah yang mereka terima sebesar Rp420.000 per bulan terdiri dari upah pokok sebesar Rp350 ribu ditambah uang kesehatan Rp50 ribu dan uang makan Rp20 ribu. Selain upah mereka sangat rendah, para pekerja yang dipekerjakan oleh PT Vista Utama itu harus menerima konsekuensi pemotongan upah apabila tidak masuk kerja.
"Jika tidak masuk kerja, gaji kami dipotong Rp14.000 per hari," keluh Anang, salah seorang pengunjuk rasa. Sebagian dari petugas kebersihan itu sudah bekerja lebih dari 10 tahun.
Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Kalsel Paulus Sinaga mengatakan upah yang diberikan perusahaan kepada para karyawan tersebut menyalahi aturan, karena besaran UMP ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.024.500 per bulan. Semua perusahaan harus mengacu pada ketetapan tersebut.
Unjuk rasa yang dilakukan petugas kebersihan RS terbesar di Kalsel itu sempat dikeluhkan para pasien dan pengunjung, karena aksi itu membuat kondisi RS kotor. Namun pada sore harinya para pekerja terpaksa kembali bekerja seperti semula.(*)
Berita lainya : ------------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to RSS headline updates from: Powered by FeedBurner
Kapoltabes Pontianak Kombes Pol Asep Syahrudin saat menerima penghargaan
SUARAPUBLIC - Kapoltabes Pontianak, Komisaris Besar (Kombes) Pol Asep Syahrudin naik darah (berang) begitu membaca statement mantan koordinator pengacara Edwin Rahadi, Hanafi Kasimin. Ia menilai, statement itu sangat menyakitkan.
“Kalau dibilang marah, jelas saya marah,” tegas Asep saat konferensi pers di kantornya, kemarin siang. Kemarahan Asep ini merupakan reaksi atas pernyataan Hanafi yang mengaku mengundurkan diri sebagai pengacara Edwin karena menghindari kemungkinan adanya praktik makelar kasus (Markus) dalam kasus tersebut.
Meski Hanafi tidak mengungkapkan secara jelas siapa yang dimaksudnya sebagai Markus, namun hal itu bisa berimbas pada citra kepolisian, khususnya jajaran Poltabes Pontianak. “Logikanya, Markus tidak akan bisa bekerja sendiri. Pasti ada orang yang membantunya, misalnya penyidik kepolisian. Dan pimpinan tertinggi penyidik di Poltabes ini, saya,” ujar Asep.
Sekadar diketahui, proses hukum kasus Edwin Rahadi (38), tersangka utama kejahatan pembunuhan, kepemilikan pabrik narkoba, senjata api, serta uang dolar Amerika palsu ditangani Poltabes Pontianak. Kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat karena baru pertama kalinya di Kalbar. “Saya pertaruhkan jabatan. Jelas saya tidak main-main karena ini masalah besar. Masalah kecil saja saya tidak berani main-main,” tegas Asep.
Pernyataan Hanafi soal indikasi makelar kasus dalam kasus Edwin memang cukup mengejutkan. Wajar jika Kapoltabes Pontianak beserta Kasat Reskrim, Komisaris Polisi (Kompol) Sunario S Ik dan Kasat Intel, Kompol Munizar merasa perlu untuk meluruskannya.
Dalam kesempatan konferensi pers itu, Asep yang mengenakan baju putih lengan panjang dipadu dengan celana jens warna biru ini memang terlihat beda dari hari-hari biasanya. Raut wajahnya tampak serius saat memberikan klarifikasi kepada para awak media di ruang lobi Mapoltabes.
Tak hanya mengklarifikasi, pria berperawakan atletis ini juga mencetuskan rencana memperkarakan pernyataan Hanafi tersebut. Sebagai langkah awal, ia langsung memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menggunting sekaligus mengkliping berita tentang Markus ini.
“Kalau memang ada Markus, saya tantang untuk buktikan. Mau panggil Satgas anti Mafia Kasus juga silakan,” cetus pria yang akan pindah tugas sebagai guru di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 21 April mendatang.
Selama menjadi orang nomor satu di Poltabes Pontianak, Asep mengaku selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kalbar, khususnya Kota Pontianak. “Jangan mendekati kepindahan saya ini menimbulkan isu yang tidak sedap,” tandasnya.(*)
Berita lainya : ------------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to RSS headline updates from: Powered by FeedBurner
SUARAPUBLIC - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menilai, Kota Pontianak perlu membangun hutan kota. Hal ini mengingat kondisi Kota Pontianak yang semakin padat sementara ruang terbuka hijau semakin sempit. “Hanya sedikit hutan di sini, di sebelah pendopo cuma satu sampai dua hektar saja,” katanya.
Pemerintah perlu memikirkan untuk membangun sebuah hutan di tengah kota agar suasana kota tetap asri. Dalam hal ini, Kota Pontianak diharapkan tidak kalah dari Sarawak-Kuching. Di sisi lain, pembangunan hutan kota juga dipandang perlu untuk pelestarian dan pendidikan. Banyak jenis tumbuhan asli Kalimantan Barat yang kemungkinan dapat punah jika tidak dilestarikan.
“Belian, mentibu, ramin, meranti, tengkawang, tumbuhan-tumbuhan itu bisa hilang nanti kalau tidak ditanam. Nanti, anak-anak sekolah tidak tahu lagi yang mana belian, yang mana meranti. Kalau ada hutan kota, anak sekolah bisa melihatnya di situ,” ujarnya.
Hutan kota juga dapat menjadi taman sebagai tempat rekreasi. Selain di samping pendopo, saat ini pemprov pun sudah mulai menanami halaman sekretariat pemprov dengan jenis-jenis tumbuhan asli Kalbar. Pemerintah pusat, kata dia, sekarang sedang giat-giatnya meluncurkan program penanaman pohon.
Cornelis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Bagi warga yang punya halaman atau pekarangan, disarankan untuk menanam lima batang pohon. Semua warga harus terlibat dalam gerakan ini.
Sejak 2002 pemerintah pusat telah mengeluarkan sebuah aturan yaitu PP Nomor 63 Tahun 2002 yang spesifik mengatur tentang Hutan Kota. Hutan kota merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
Hutan kota dimaksudkan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem di wilayah perkotaan. Hutan kota berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.
Lokasi hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat berada pada tanah negara atau tanah hak. Paling sedikit luasnya 0,25 hektar dan proporsinya diharapkan minimal 10% dari luas perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.(*)
Berita lainya : ------------------------------------------------------------------------------------------------
(SUARAPUBLIC): Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum segera turun memburu mafia hukum ke daerah-daerah. Salah satu target antara lain memberantas mafia pertambangan dan kehutanan di Kalimantan Selatan (Kalsel). Mafia tambang dan kehutanan jadi target, karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luar biasa.
"Saya memiliki ikatan emosional cukup erat dengan Kalsel, sehingga tidak akan membiarkan tanah kelahiran saya ini dihancurkan mafia-mafia tambang dan lainnya," kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana di Banjarmasin, kemarin. Denny yang lahir di Pulau Laut, Kotabaru, Kalsel, melihat banyak indikasi keterlibatan mafia hukum.
Selain itu, ujar Denny, kerusakan alam yang cukup parah dilihat dengan banyaknya lubang-lubang bekas galian tambang hampir di sepanjang wilayah dari Kabupaten Banjar menuju Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Hal itu terjadi, karena ada oknum aparat yang mengeluarkan izin, tanpa mempertimbangkan kaidah kelestarian lingkungan.
Siapa oknum yang sedang dibidik Satgas? Denny meminta agar publik menyerahkan sepenuhnya kepada Satgas dan membiarkan dia bersama timnya bekerja terlebih dahulu. Satgas terus bekerja. “Siapa yang akan kami periksa, tunggu saja hasilnya. Biarkan dulu kami bekerja," ujarnya.
Denny mengatakan, Satgas memetakan sembilan mafia yaitu mafia peradilan yang melibatkan jaksa, kepolisian, pengacara dan lainnya. Mafia korupsi, pajak dan bea cukai, tambang dan energi, mafia tanah, hutan, perbankan dan pasar modal, serta mafia perikanan. Kesembilan mafia itu menjadi target Satgas untuk diberantas habis. “Satgas sedang fokus memberantas sembilan macam mafia yang disebut sembilan "big fish" (kelas kakap),” tandasnya.(*)
Berita lainnya : ------------------------------------------------------------------------------------
LINTAS GLOBAL : ------------------------------------------------------------------------------------
