MUARA TEWEH - Kecelakaan pesawat kembali terjadi di Bandara Beringin Muara Teweh Kabupaten Barito Utara (Kalteng). Kali ini menimpa pesawat maskapai penerbangan Susi Air jurusan Muara Teweh-Banjarmasin (Kalsel) terkilir keluar landasan pacu ketika hendak lepas landas.

Menurut saksi mata, ketika itu pesawat hendak belok kanan di run way 21. Namun tiba-tiba ban sebelah kiri keluar landasan. Tak diketahui persis sebabnya hanya saja saat kejadian angin begitu kencang di sekitar landasan pacu Bandara Beringin Muara Teweh.

"Di perkirakan pesawat terbawa dorongan angin karena saat itu angin begitu kencang di sekitar Bandara. Pesawat tampaknya tak bisa bergerak karena ban kiri yang terkilir persisi berada di tanah lembek bekas timbunan," ucap Kiki, warga sekitar Bandara Beringin Muara Teweh, Selasa (20/10).

Peristiwa tersebut terjadi Senin (19/10) kemaren, tepatnya pukul 12.30 wib. Pesawat dikendalaikan pilot berkebangsaan Francis Jamie dan Co-pilot S Walton berkebangsaan Selandia Baru. Pesawat kode penerbangan PL-WF berkapasitas 12 orang ketika itu hendak membawa lima orang penumpangnya.

Kepala Bandara Beringin Muara Teweh, Martinus membenarkan kejadian itu. Menurutnya penyebab keluarnya ban pesawat diduga karena perputaran kemudi (sayap) belakang terlalu melebar sehingga saat belok ban keluar landasan.

Diakuinya tak ada gangguan teknis pada saat kejadian, begitu juga dengan cuaca. "Hanya kesalahan dalam mengambil posisi belok di `turning area," timpalnya.

Pesawat setelah dibantu di dorong oleh beberapa personil angkatan udara baru bisa keluar. Pesawat berhasil terbang kembali menuju Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin sekitar pukul 13.30 WIB, Senin kemaren.

MUARA TEWEH-Sektor pertambangan Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng, ternyata masih lemah. Inkam untuk daerah dalam setahun belum mencapai puluhan milyar. Padahal kini ada 12 perusahaan tambang tahap produksi.

Data diperoleh dari situs Dinas Pertambangan Provinsi Kalteng. Dari total 688.614,310 Metrik Ton hasil produksi dalam setahun, inkam untuk daerah hanya kurang lebih Rp 7,1 milyar, terdiri dari Landrent Rp 904,817.362 dan Royalty Rp 6.286.755.405.

Angka perolehan Barut tersebut jauh lebih kecil dibanding hasil kerja sektor pertambangan Kabupaten Murung Raya (Mura). Padahal di kabupaten hasil pemekaran wilayah Barut itu baru satu perusahaan produksi.

Penghasil sektor pertambangan Mura tahun ini mencapai kurang lebih Rp 31,5 milyar padahal di kabupaten paling hulu DAS Barito itu baru satu perusahaan batu bara masuk tahap produksi. Ini termasuk angka fantastis karena Mura belum genap berumur 10 tahun.

"Landrent Mura Rp 2.385.300.476 sedangkan hasil Royalty Rp 29.186.809.016. Mura menargetkan penghasilan sektor pertambangan mencapai Rp500 milyar setahun meski hanya lima perusahaan produksi, dari puluhan perusahaan dalam tahap explorasi," tulis situs Dinas Pertambangan Kalteng.(*)

"Sering hampir terjadi tabrakan antara kendaraan roda dua lantaran tak mampu mengendalikan kecepatan. Kami heran, para sopir masih saja parkir disembarang tempat padahal kejadian selalu dihadapan mereka. Mestinya sadar, tak harus di usir petugas," ucap Sida, tukang ojek di depan Pasar Pendopo, Rabu (21/10).

Jalur bebas hambatan ditetapkan di Jalan Panglima Batur, tepatnya mulai di samping Surau Nurul Iman hingga depan Pasar Pendopo. Sedangkan jalur lain yang juga sering macet di Jalan Sengaji Hulu, Sengaji Hilir, Mangkusari dan Pangeran Antasari.

Padahal jalur itu sudah diatur satu arah agar tak terjadi macet. Tapi karena parkir mobil pribadi maupun truk pengangkut barang yang sebarangan, kerab pengendara umum harus mengalah melewati jalur pinggir agar tidak terjebak macet.

MUARA TEWEH - Menyusutnya debit sungai Barito akibat musim kemarau tiga bulan terakhir ini berdampak terhadap hasil produksi batu bara di wilayah Kabupaten Barito Utara (Barut). Bahkan per Agustus-September produksi menurun tajam hingga angka nol.

Data diperoleh di instansi teknis Dinas Pertambangan Barut, angka produksi tertinggi Mei yakni mencapai 165.326,416 Metrik Ton (MT) dibanding Januari 61.582,425 MT, Pembruari 94.333,679 MT, Maret 122.286,308 MT dan April 150.209,84 MT.

Adapun Juni mulai turun hanya 48.148,570 MT dan Juli menyusut menjadi 46.717,088 MT. Sedangkan Oktober sempat beberapa tongkang milir begitu debit air naik namun hasilnya belum diketahui karena belum rampung direkap dinas teknis.

"Total produksi periode Januari-Oktober 2009 688.614,310 MT. Angka tersebut jauh dibawah hasil produksi 2008. Namun angka pastinya saya lupa karena datanya sama staf," ucap Kadis Dispertamben Barut Asran melalui Kabid Pertambangan Daud Danda, Senin (19/10).

Menurut Daud, dari ratusan perusahaan pemegang ijin peninjauan,explorasi maupun explotasi ada 12 perusahaan di antaranya yang sudah masuk tahap produksi pada tahun ini.

Perusahaan itu di antaranya CV Borneo Bangun Banua operasi di Desa Muara Inu Kecamatan Lahei dengan hasil produksi 48.459,818 MT, CV Bina Karya operasi di Desa Lahei Kecamatan Lahei 800 MT, CV Hikmah Jaya Abadi operasi di Desa Sabuh dan Liang Buah Kecamatan Teweh Tengah dan Teweh Timur produksi 19.655,942 MT.

Kemudian CV Sinar Barito Global operasi di Desa Luwe Kecamatan Lahei produksi 79.342,833 MT, PT Batara Perkasa Desa Hajak Kecamatan Teweh Tengah produksi 130.464,700 MT, PT Cakra Andatu Sukses Desa Lemo Kecamatan Teweh Tengah produksi 5.524,886 MT.

PT Duta Nurcahaya, Desa Muara Bakah Kecamatan Lahei 50.164,105 MT, PT Harfa Taruna Mandiri Desa Lemo 167.209,476 MT, PT Pada Idi Desa Luwe produksi 22.345,149 MT, PT Permata Mulya Agung Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah 797,34 MT, PT Unerik Mega Persada Desa Hajak 99.403,383 MT dan PT Voctor Dua Tiga Mega Desa Luwe produksi 64.446,684 MT.

Daud mengakui ada beberapa perusahaan yang sebenarnya sudah bisa naik ke tahap selanjutnya, misal tahap peninjauan naik ke explorasi, Explorasi ke explotasi dan Exploitasi ke prokduksi. Namun karena banyak kendala hingga beberapa di antaranya terkesan mandek.

Rincinya, kendala di antaranya terbentur UU Pertambangan No.04 2009 yang mengharuskan pemegang KP menambang sendiri arealnya, tak tersedianya dana dan belum satupun mendapatkan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menhut RI.

"Yang sudah produksi ijin dikeluarkan sebelum penetapan harus ada IPPKH. Perusahaan tersebut juga mengacu RTRWP No.08 2003. Perusahaan baru harus mengacu RTRWP hasil revisi 2003, namun hingga kini belum ada pengesahan," kata Daud.