SUARAPUBLIC - Upaya hukum atau gugatan hasil pleno KPU Kalteng yang rencanya akan dilayangkan tim sukses pasangan calon Gubernur Kalimantan Tengah H Achmad Amur-H Baharudin Lisa ternyata tak terbukti. Rencana itu tak lebih dari ungkapan 'pepesan kosong'
"Saya belum dapat kabar. Entah sudah dilayangkan atau belum. Saya dengar tim AyuDik sudah tanda tangan hasil pleno KPU," ucap Supian Marsa, seorang relawan tim sukses pasangan Amur-Bahar, via ponsel, Jumat (18/6/2010). Ketika dikontak ke nomor ponselnya, Supain mengaku tengah berada di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya.
SUARAPUBLIC - Rapat pleno KPU Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (15/6/2010), kembali menetapkan pasangan Agustin Teras Narang-Achmad Diran menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2010-2105. Hanya uniknya, hasil rapat pleno yang digelar di Hotel Luwansa, Palangkaraya tersebut ditolak semua saksi, baik saksi pasangan Amur-Bahar, AyuDik maupun Yubas. Namun KPU setempat tetap mensahkan pasangan incumbent yang diusung PDIP itu sebagai pemenang Pilkada Kalteng 2010.
SUARAPUBLIC - Ditengah upaya hukum akan dilakukan tim sukses pasangan calon Gubernur Kalteng 2010, H Achamd Amur dan H Baharudin Lisa, permasalahan internal mendadak muncul. Bila terjadi dipemerintahan kasusnya termasuk dan sangat krusial. Bahkan si pelakukan bisa-bisa dimasukan ke penjara dengan tudingan korupsi. Untungnya cuma terjadi ditubuh tim sukses.
Tauhidin Noor atau biasa disapa Lento, Rabu(16/6/2010) mengungkapkan, kekalahan kandidat mereka selain masalah teknis lainnya, juga dikarenakan terjadi pembusukan ditubuh tim koalisi partai pendukung pasangan Amur-Bahar. Modusnya, tuding Lento, biaya operasional yang diserahkan kandidat tidak sampai ke tangan petugas yang jauh-jauh hari mengumpulkan atau menunjuk saksi dan relawan.
"Secara garis partai saya sangat ikhlas mendukung pasangan yang kami usung. Namun bila biaya operasional yang seharusnya diserahkan kepada tim sukses didaerah untuk membayar honor saksi dan anggota relawan di embat, ini yang membuat kita tidak terima sampai saat ini," beber Lento.
Lento, mantan politisi Golkar Barut yang kini beralih partai menjadi Ketua Partai Hanura Barut itu bahkan secara pulgar bila orang yang dia tuding telah menyelewengkan dana operasioanal tim adalah inisial H.SRP, Ketua Tim
Koalisi Partai Pemebangan Amur-Bahar."Tulis saja saya sumbernya, bila uang yang disalurkan ke wilayah DAS Barito tidak sampai ketangan kami," tegas Lento dengan nada geram.
Menurut Lento, dana yang diduga diselewengkan ketua mereka juga termasuk bantuan dana untuk biaya akomudasi partai koalisi di daerah yang mendukung penggalangan suara.
"Sebenarnya ada kapasitas saya memberikan keterangan soal gugatan, tapi karena saya jengkel, biarlah mereka atur sendiri. Saya bebas karena tugas sudah saya laksanakan semaksimal mungkin, meski tanpa ditopang dana dari tim sukses," ungkap kakak kandung Ketua DPRD Barut Aprian Noor itu.
Ditambahkan Lento, dana untuk penunjang penggalangan dukungan di TPS 7 Muara Teweh yang oleh KPU Barut dilakukan pencoblosan ulang, juga tak sampai kepada mereka. Ini sangat mengecewakan pihaknya, karena, kasus sebelumnya sudah mereka sampaikan kepada kandidat.
"Kami yang bekarja dilapangan tapi ketua yang diserahkan uangnya. Padahal kampanye didaerah itu sangat mudah. Karena opini sudah terbentuk bila tak nomor urut 3, harus coblos nomor urut 1. Masyarakat bahkan sangat tahu bila saat itu hanya pertarungan antara kandidat kami dengan jago PDIP. Jadi tugas kami hanya menggiring pemilih agar semuanya (500 DPT) memberikan hak pilihnya. Kami tak maksimal karena dana tak mengalir, paling tidak untuk menggantikan penghasilan masyarakat yang ditinggalkan mereka selama pergi ke TPS," kata Lento mengakhiri.
Terjadi kemelut ditubuh interen tim sukses Amur-Bahar sejauh ini baru informasi sepihak yang belum jelas kebenarannya. Ini lantaran ponsel orang atau pihak dengan inisial H.SRP yang tuding Lento belum berhasil di kontak. Beberapa kali dihubungi hanya ada jawaban nada tut dan pesan veronica.
Masalah internal tim sukses pasangan Amur-Bahar itu sendiri sebenarnya tak sengaja diketahui. Ceritanya, Rabu pagi, untuk mengetahui informasi rinci soal langkah upaya hukum atau gugatan tim Amur-Bahar terhadap hasil rapat pleno KPU Kalteng, awak SUARAPUBLIC pun menemui Ketua Partai Hanura, Tauhidin Noor, disalah satu warung makan di Muara Teweh.
Namun bukanya menjawab pertanyaan yang dilontarkan, Lento justru mengungkapkan masalah lain ditubuh tim sukses koalisi partai mereka. Garis besarnya dia menuding, terjadi penyelewengan dana atau korupsi ditubuh tim sukses pasangan Amur-Bahar yang dilakukan oleh ketua tim koalisi partai pemenangan Amur-Bahar hingga menyebabkan perolehan suara tak sesuai target.
Lento memang menyarankan agar SUARAPUBLIC menemui Ketua Tim Sukses Zainudin yang juga ketua PKS Barut, bila hendak jawaban rinci soal rencana gugatan tersebut. "Dia saksi sah tim Amur-Bahar," ucap Lento.
Tapi mantan anggota DPRD Barut periode tahun lalu itu diperkirakan masih berada diluar daerah. Pastinya, ketika Rabu sore coba hendak ditemui di rumahnya di komplek depan Mesjid Raya Jalan Imam Bonjol, Muara Teweh, Zainudin tak berada ditempat.
SUARAPUBLIC - Tim sukses pasangan H Achmad Amur-H Baharudin mulai mempersiapan langkah upaya hukum atau gugatan terhadap hasil rapat pleno KPU Kalteng yang menentapkan pasangan Agustin Teras Narang-Achmad Diran menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2010-2105. Hasil pleno KPU setempat dianggap tidak sah karena peroses Pilkada diwarnai banyak kecurangan dilakukan tim sukses pasangan lain.
"Kita bersama tim AyuDik dan Yubas mulai mengumpulkan bukti-bukti adanya kecurangan untuk menyanggah hasil pleno. Kita menginginkan terutama dilakukan pencoblosan ulang pada daerah, lokasi atau tempat yang terindikasi terdapat kecurangan. Bila tak ditanggapi laporan akan kita tindak lanjuti ke MK, agar dilakukan pengulangan Pemilukada Kalteng," tulis Supian Marsa dalam pesan singkat (SMS), Selasa (15/6/2010).
Menurut Supian Marsa, kecurangan terindikasi terutama pada kelebihan suarat suara yang melebihi toleransi 2,5 persen dari DPT Kalteng. Selain itu juga terindikasi adanya money politik (politik uang) dilakukan pasangan lain di beberapa daerah, kemudian ada surat suara dicoblos secara kolektif oleh oknum untuk pasangan tertentu, suara di beberapa TPS yang melebihi DPT, proses pencoblosan dilakukan oleh seseorang lebih dari satu kali.
"Untuk kasus surat suara dicoblos secara kolektif oleh oknum dan kasus jumlah perolehan suara di beberapa TPS melebihi DPT TPS itu terjadi di Desa Dirung dan Tumbang Naan Kabupaten Murung Raya. Kami sudah melaporkan ke Panwaslu, kemudian ditindak lanjuti namun rekom Panwaslu agar dilakukan coblos ulang di dua tempat itu malah ditolak KPU Mura pada rapat pleno. Makanya hasil rapat pleno KPU Muara juga tanpa tandatangan kami," kata Supian Marsa.
Sedangkan kasus indikasi politik uang terjadi di Kabupaten Kapuas. Tim pemenangan pasangan HA Amur-Baharudin Lisa di Kabupaten Kapuas, menurut Supian Marsa, juga telah melaporkan tindakan itu ke panwaslu setempat. Laporan bahkan disertai dengan bukti berupa kepingan VCD yang berisi rekaman wawancara dengan seorang warga Sidomuyo Kecamatan Kapuas Kuala.
"Warga mengaku menerima uang Rp 20 ribu untuk memilih salah satu pasangan cagub-cawagub tertentu. Kejadian terjadi pada Jumat (4/6/2010) sekitar pukul 22.00 WIB," ungkap Supian Marsa.
Laporan telah ditidaklanjuti panwaslu. Ketua Panwaslukada Kapuas Libu mengaku pihaknya sudah menyerahkan kasus itu ke tim Gakkumdu Kapuas.
"Dalam kepingan VCD yang disertakan sebagai bukti laporan, Warga yang tidak disebut identitasnya mengaku menerima uang Rp 20 ribu untuk memilih salah satu pasangan cagub-cawagub tertentu. Kejadian itu dilaporkan terjadi pada Jumat (4/6/2010) sekitar pukul 22.00 WIB," kata Libu kepada wartawan, Selasa (15/6/2010).
Menurut Libu, laporan baru mereka terima Sabtu (12/6/2010), namun diakuinya bila pengaduan tetap mereka tindak lanjuti. "Ada beberapa kelemahan dalam kasus ini. Selain tidak ada uang yang jadi barang bukti karena sudah digunakan membeli rokok dan membayar arisan oleh penerima, kasusnya juga baru dilaporkan lebih lama dari batas waktu yang ditentukan, yakni tiga hari setelah kejadian," ucap Libu.
Jakarta - Polisi belum menangkap pelaku penyebar video porno Ariel-Luna Maya. Meski, beberapa lokasi tempat video tersebut diupload telah teriidentifikasi.
"Belum ke orang. Masih dari mana video itu diupload. Saya belum dapat laporan lagi," ujar Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi, dikutif detikcom, Senin (14/6/2010).
Ito menjelaskan, pihaknya terus berupaya untuk mengejar pelaku. Ia juga enggan membeberkan di mana saja anak buahnya bekerja. "Jika diinformasikan nanti pelakunya bisa kabur," jelasnya.
Menurut Ito, Polri sangat terbuka jika masyarakat mempunyai informasi terkait penyebaran video porno tersebut. "Tentu kita berharap masyarakat juga ikut membantu kita agar kasus ini bisa selesai," imbuhnya.
Sebelumnya telah diberitakan, polisi sudah bisa mengidentifikasi dari mana video porno artis Ariel-Luna pertama kali diupload ke internet. Hasil pelacakan, video itu diupload dari luar Jakarta.
Jerussalem - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan membuka sebagian blokade wilayah laut terhadap Gaza. Namun, Netanyahu menolak untuk membuka seluruh blokade.
Blokade laut telah dilakukan Israel sejak tiga tahun lalu. "Israel akan terus mencegah kapal mencapai Gaza, sementara secara bersamaan meringankan blokade," kata situs berita Israel, Haaretz seperti dikutip detiknews, Senin (14/6/2010).
Bagi Israel pembukaan blokade jalur laut memang rawan. Namun, sikap untuk membuka sedikit blokade tetap akan dilakukan untuk kemungkinan yang baik bagi Israel.
"Kedatangan kapal langsung ke Gaza adalah problematis, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang lain," imbuhnya.
Netanyahu mengatakan, dalam waktu dekat ia akan mengadakan rapat kabinet untuk membahas soal blokade. Termasuk membahas kapal bantuan yang akan datang dari Turki menuju Gaza.
Jakarta - Direktur Utama PLN Dahlan Iskan melontarkan wacana listrik gratis bagi rakyat miskin. Partai Gerindra menilai hal itu hanya mengada-ada.
"Usulan tersebut mengada-ada dalam situasi sekarang. Pemerintah jangan memberikan angin surga kepada rakyat," ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, diberitakan detikcom, Minggu (13/6/2010) malam.
Menurut Muzani, melihat kondisi sekarang, PLN tidak mungkin dapat melaksanakan listrik gratis kepada rakyat. Sebabnya, PLN terus mengalami kerugian.
"Itu tidak mungkin dilaksanakan. PLN mempunyai hak monopoli untuk menyalurkan listrik kepada pemerintah dan rakyat namun masih terus merugi," katanya.
Ketimbang melontarkan usulan yang tidak mungkin dilakukan oleh PLN, lanjut Muzani, PLN sebaiknya memprioritaskan penyaluran dan pengembangan jaringan listrik ke daerah-daerah pelosok yang masih belum tersentuh selama ini.
"Jangan memberi harapan yang tidak mungkin dilakukan. Mending, PLN mengurusi daerah yang masih banyak tidak dialiri listrik," jelasnya.
Selain itu, Muzani juga mempertanyakan uang administrasi berlangganan listrik PLN yang selama ini ditarik dari masyarakat dan dikembalikan lagi jika masyarakat sudah tidak berlangganan.
"Harganya kalau tidak Rp 25 ribu. Namun, selama ini kita tidak tahu kemana uang itu, di mana disimpan, berapa besarnya, bunganya berapa. Ini dulu yang sekarang kita pertanyakan," tandasnya.
Baghdad - Bom bunuh diri kembali terjadi di Baghdad, Irak. Peristiwa naas terjadi di Bank Sentral Irak dan menyebabkan 15 orang tewas.
Pelaku bom bunuh diri masuk bersama beberapa orang pria bersenjata dengan mengenakan pakaian militer dan juga menyandera beberapa orang di dalam bank. Tentara keamanan pun segera melakukan pengepungan.
Menurut salah seorang pejabat kementerian pertahanan Irak mengatakan, serangan terjadi sekitar pukul 02.50 waktu setempat. Kawanan pelaku masuk dengan mengenakan seragam militer angkatan darat Irak.
"Ketika bom tersebut meledak, secara bersamaan muncul pria bersenjata dan penembak jitu yang berada di atap bank untuk mencegah polisi dan tentara mendekati bank tersebut," ujar salah seorang pejabat kementerian, seperti diberitakan oleh AFP, Minggu (13/6/2010).
"Sebagian besar korban yang tewas adalah pekerja bank, 43 orang lainnya mengalami luka-luka. Para pegawai yang berhasil selamat masih tetap dijadikan sandera," tambahnya.
Sementara itu, juru bicara pasukan keamanan di Baghdad, Mayor Jenderal Qassim Atta mengatakan tentara dan polisi masih terus mengepung lokasi. Qassim menyebut para pelaku tersebut sebagai kelompok teroris.
SUARAPUBLIC - Petugas Bea Cukai Soekarno Hatta menggagalkan aksi penyelundupan narkotika jenis shabu. Barang haram tersebut dibawa oleh seorang WN Iran saat tiba di bandara Soekarno Hatta.
"Sabtu, 12 Juni pukul 22.30 WIB KPPBC Tipe madya Pabean Soekarno Hatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan kristal bening yang diduga metamphetamine (shabu) sejumlah 580 gram," kata Kahumas Bea Cukai Evy Suhartantyo, dikutif detikNews, Minggu (13/6/2010).
Evy menjelaskan, shabu tersebut dibawa oleh pelaku berinisial RYA (24) di dalam koper. "Shabu dalam 2 paket disimpan di dinding koper jenis hardcase," jelasnya.
Evy menambahkan, RYA ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno Hatta setelah turun dari pesawat Qatar Airways. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan petugas.
"RYA adalah penumpang Qatar Airways (QR-670) dari Doha dengan tujuan Jakarta," tandasnya.
SUARAPUBLIC - Tim kuasa hukum Komjen Pol Susno Duadji akan mengajukan gugatan uji materiil UU LPSK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai UU LPSK diskriminatif terhadap Susno.
"Kita akan mengajukan terhadap pasal 10 ayat 2 UU no 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Karena kita menganggap bertentangan UUD," kata kuasa hukum Susno, Ari Yusuf Amir, dikutif detikNews, Minggu (13/6/2010).
Ari menjelaskan, pihaknya menilai pasal 10 ayat 2 UU LPSK melanggar pasal 28 UUD. Hal itu yang menjadi dasar polisi tidak mau menyerahkan Susno kepada LPSK.
Perlu diketahui pasal 10 ayat 2 mengatakan seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila saksi tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
"Padahal pasal 10 ayat 1 saksi tidak dapat dituntut pidana atas kesaksiannya. Ini bertentangan satu sama lain," jelasnya.
Gugatan rencananya akan diajukan ke MK besok, Senin (13/6). "Nanti ada saya, Pak Maqdir Ismail, Pak Assegaf, dan Pak Henry Yoso. Insya Allah jam 10.00 WIB," tandasnya.
Susno resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap/gratifikasi dalam kasus Arowana dan kasus dugaan korupsi pengamanan Pilkada Jabar oleh Mabes Polri.
Susno juga resmi mendapat perlindungan dari LPSK, meski akhirnya batal dibawa ke safe house karena ditolak Polri. Polri menganggap Susno telah lebih dulu menjadi tersangka, sementara LPSK hanya melindungi saksi dan korban bukan tersangka.
SUARAPUBLIC - Peserta yang mendaftar sebagai calon Ketua KPK sudah mencapai 166 orang. Namun belum ada satu calon pun yang dianggap kredibel untuk memimpin lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
Untuk itu, pansel diminta menghentikan proses pemilihan jika hingga hari terakhir besok (Senin, 14/6) tak ada satu pun calon yang kredibel. "Tutup saja! Ngapain kita mau menghancurkan KPK lewat proses seleksi. Nanti jadi pansel corruptor idol," ujar peneliti ICW, Febri Diansyah di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur, dikutif detikNews, Minggu (13/6/2010).
Menurut Febri, tidak masalah jika satu tahun ke depan kursi pimpinan KPK kosong. Meski agak dilematis, kata Febri, karena pemerintah telah memberikan anggaran Rp 2 M untuk proses seleksi ini.
Namun lebih baik proses seleksi dihentikan daripada hasil yang diperoleh justru menguntungkan koruptor.
"Lebih baik dana Rp 2 miliar itu untuk mencari anak bangsa yang terbaik. Tapi akan lebih buruk kalau sudah keluar Rp 2 miliar yang didapat malah titipan koruptor," terangnya.
Febri menambahkan, kalau anggaran Rp 2 miliar tersebut nanti tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pansel meski proses seleksi dihentikan diawal.
"Pasti harus dipertanggungjawabkan. Kan Rp 2 miliar nggak habis. Banyak proses yang belum selesai, ini kan baru proses awal," jelasnya.
SUARAPUBLIC - Pemenang Pilkada Kalteng 2010 ditentukan hari ini, Senin (14/6/2010). KPU Kalteng akan menentukan pemenangnya melalui rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rapat pleno sendiri menindak lanjuti rapat serupa dilaksanakan KPU di 14 kabupaten/kota yang berakhir, Sabu (12/6) lalu.
Ketua KPU Provinsi Kalteng Faridawaty menegaskan, jika rekapitulasi tidak selesai dalam satu hari maka diperpanjang sampai Selasa, 15 Juni. "Penghitungan suara yang diakui secara hukum adalah hasil penghitungan manual melalui rapat pleno KPU," katanya.
Pleno hari ini akan mengagendakan presentasi hasil rekapitulasi oleh seluruh KPU kabupaten/kota. Jika ada perbedaan data yang dipresentasikan, maka saksi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah bisa mengajukan keberatan di tempat yang sudah disediakan.
Semua keberatan atau ketidaksingkronan diupayakan bisa diselesaikan dalam sidang pleno tersebut. Mengingat sesuai jadwal tahapan pemilukada Kalteng, hasil pleno tersebut akan dibawa ke sidang paripurna DPRD Provinsi Kalteng pada 17 hingga 19 Juni untuk dilakukan penetapan.
"Namun jika ada keberatan yang tidak bisa diselesaikan pada sidang pleno tersebut, maka pihak yang merasa keberatan bisa mengisi formulir keberatan yang disiapkan KPU Provinsi Kalteng. Selanjutnya, mereka bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," tegasnya.
Tempat pelaksanaan rapat pleno mengalami perubahan. Jika sebelumnya disebutkan bahwa rapat pleno dilaksanakan di Aquarius Boutique Hotel, dipindah ke Hotel Luwansa di Jalan G Obos.
Faridawaty mengaku baru mendapat pemberitahuan dari pihak manajemen Aquarius Boutique Hotel bahwa tempat yang akan digunakan ternyata sudah disewa pihak lain.
Rapat pleno akan dijaga ketat oleh aparat kepolisian dengan pengamanan berlapis dan menggunakan metal detector. Hanya pihak yang diundang oleh KPU Provinsi Kalteng yang bisa masuk ke tempat acara.
Saksi dari keempat pasangan calon pun hanya dibatasi satu orang, namun mereka bisa bergantian menugaskan saksi.
Pemilukada Provinsi Kalteng diikuti empat pasang calon yaitu H Achmad Amur-H Baharudin H Lisa, Agustin Teras Narang-H Achmad Diran, H Achmad Yuliansyah-H Didik Salmijardi dan Yuandrias-Basuki.
Namun, perolehan suara cukup ketat terjadi antara pasangan Amur-Bahar dan Teras-Diran.
Kemarin, Teras tidak ada kegiatan resmi usai datang dari Jakarta, selaku Gubernur Kalteng menerima penghargaan Kalteng sebagai Green Region. Sementara Amur yang tercatat sebagai Bupati Pulangpisau, kemarin juga dikabarkan bersantai di rumahnya.
Hasil Penghitungan Sementara :
Versi Hitungan Cepat KPU Kalteng: 1. Amur-Bahar, 323.050(40,65%)suara. 2. Teras-Diran, 322.800(40,62%)suara. 3. AyuDik, 118.982(14,97%)suara. 4, Yuandrias-Basuki,29.796(3,75%)suara Pemilih Kalteng: 1.626.067 orang, Suara Masuk: 794.628(48,87%) Tersisa/Belum Masuk: 831.439(51,13%)
Versi Tim Sukses Amur-Bahar: 1. Amur-Bahar, 789.468(48,55%) suara. 2. Teras-Diran, 311.147(39,41%) suara. 3. AyuDik, 131.342(16,64%) suara. 4, Yuandrias-Basuki, 26.563(3,36%) suara. Pemilih Kalteng: 1.626.067 orang, Suara Masuk: 1.258.520(77,39%) Tersisa/Belum Masuk: 367.547(22,61%)
Versi The ATN Center: 1. Amur-Bahar, 382.338(37,70%)suara 2. Teras-Diran, 428.076(42,21%)suara 3. AyuDik, 159.944(15,77%)suara 4, Yuandrias-Basuki, 43.722(4,31%)suara
Versi Penghitungan Cepat CPI-LSI: 1. H Acmad Amur-H Baharudin H Lisa(37,79%)suara 2. Agustin Teras Narang-H Achmad Diran(42,04%)suara 3. H Achmad Yuliansyah-H Didik Salmijardi(15,91%)suara 4. Yuandrias-Basuki(4,265)suara
